Penulis – Robby Maulana Zulkarnaen
Ada sesuatu yang terasa ganjil dalam tubuh bangsa ini.
Kita melihat korupsi dengan angka yang semakin sulit dicerna. Anggaran yang seharusnya mengalir menjadi pelayanan dan kesejahteraan dapat berhenti di tangan mereka yang memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Pada saat yang sama, masyarakat berhadapan dengan berbagai kebijakan yang atas nama efisiensi dan penataan dapat menambah beban kehidupan yang memang sudah tidak ringan.
Di ruang publik, perbedaan mudah berubah menjadi pertengkaran. Kritik dibalas serangan pribadi, sementara bahasa kekuasaan kadang kehilangan ukuran kepantasan. Hukum pun tidak selalu dirasakan bekerja dengan ukuran yang sama.
Semua itu tampak sebagai persoalan yang berbeda. Tetapi ada satu pertanyaan yang menghubungkannya: mengapa sesuatu yang dibentuk untuk melindungi kehidupan bersama justru dapat berbalik membebani kehidupan itu sendiri?
Mungkin di situlah istilah autoimun kebangsaan menemukan maknanya.
Dalam tubuh manusia, sistem kekebalan berfungsi mengenali dan melindungi tubuh dari sesuatu yang membahayakan. Pada penyakit autoimun, mekanisme tersebut keliru mengenali tubuhnya sendiri sebagai ancaman sehingga sistem pertahanan justru menyerang bagian yang seharusnya dilindungi.
Dalam kehidupan berbangsa, hukum, lembaga negara, birokrasi, kebijakan publik dan kekuasaan memiliki fungsi perlindungan yang serupa. Semuanya dibentuk agar kehidupan bersama berjalan tertib dan kepentingan masyarakat terjaga.
Persoalan muncul ketika kewenangan yang diberikan untuk menjalankan fungsi tersebut bergeser dari tujuan awalnya. Ketika amanah berubah menjadi kepentingan pribadi, aturan diperlakukan berbeda, atau keputusan dibuat tanpa cukup mempertimbangkan mereka yang akan menanggung akibatnya, mekanisme perlindungan dapat berubah menjadi sumber persoalan.
Di sinilah kita perlu kembali mengingat bahwa setiap jabatan adalah amanah.
Banyak jabatan publik diawali dengan sumpah atau janji untuk menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan setia kepada negara serta kepentingan masyarakat. Sumpah itu bukan sekadar bagian dari upacara. Nilainya justru diuji setelah upacara selesai, ketika keputusan dibuat, anggaran dibagi, kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan umum dan kewenangan berada di tangan seseorang.
Korupsi memperlihatkan dengan jelas bagaimana pembalikan fungsi itu terjadi.
Ketika uang publik digunakan untuk kepentingan pribadi, kerugiannya tidak berhenti pada jumlah yang tercantum dalam perkara. Ada pelayanan yang tertunda, program yang kehilangan daya jangkau, kesempatan yang hilang dan kepercayaan terhadap institusi yang ikut terkikis.
Namun kerusakan tidak selalu berupa pengambilan uang. Ia dapat muncul melalui keputusan yang secara administratif terlihat rasional, tetapi dampaknya terasa berat bagi masyarakat.
Efisiensi diperlukan. Negara memang harus menjaga anggaran dan mengurangi pemborosan. Tetapi angka penghematan tidak berdiri sendiri. Di ujung setiap keputusan selalu ada manusia yang menanggung akibatnya.
Pengurangan anggaran yang terlihat sederhana dalam dokumen dapat berarti berkurangnya pelayanan atau bertambahnya beban sebuah keluarga. Karena itu, pertanyaan tentang efisiensi seharusnya tidak berhenti pada berapa besar yang dapat dihemat, tetapi juga siapa yang menanggung akibatnya.
Di sanalah kebijakan berhadapan dengan keadilan.
Hal serupa berlaku pada hukum. Ketika masyarakat kecil merasa lebih cepat dan keras berhadapan dengan aturan, sementara perkara yang menyentuh kekuasaan atau sumber daya besar terasa berjalan dengan ukuran berbeda, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil suatu perkara, melainkan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri.
Ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” muncul dari persepsi semacam itu. Hukum seharusnya bekerja berdasarkan perbuatan, bukti dan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan posisi seseorang.
Kepercayaan terhadap hukum tidak lahir hanya dari banyaknya aturan, tetapi dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengannya.
Persoalan yang sama dapat terlihat dalam cara kekuasaan berbicara.
Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Kritik diperlukan agar keputusan publik dapat diuji. Tetapi ketika perbedaan dijawab dengan penghinaan atau serangan pribadi, ruang dialog perlahan menyempit.
Pemimpin tidak hanya memengaruhi masyarakat melalui keputusan. Cara berbicara, cara menerima kritik dan cara memperlakukan orang yang berbeda pandangan juga menjadi teladan. Apa yang terus-menerus dipertontonkan dapat berubah menjadi kebiasaan.
Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam. Masyarakat dapat mengetahui bahwa korupsi itu salah, ketidakadilan itu merugikan dan penghinaan itu tidak pantas. Namun ketika semua itu terlalu sering terjadi tanpa koreksi yang berarti, rasa terganggu terhadapnya dapat menipis.
Kita mulai terbiasa.
Ketika sesuatu yang seharusnya menimbulkan keresahan tidak lagi menimbulkan ancaman, kemampuan untuk mengoreksi kehidupan bersama ikut melemah.
Pada titik ini, persoalan tidak hanya berada pada mereka yang memegang kekuasaan. Negara dijalankan oleh manusia dan masyarakat pun merupakan bagian dari kehidupan negara. Nilai yang kita tuntut dari institusi juga diuji dalam kehidupan sehari-hari: apakah kita menghormati aturan ketika aturan itu tidak menguntungkan, menjaga kejujuran ketika kebohongan memberi keuntungan dan tetap menghargai orang lain ketika berbeda pandangan.
Tanggung jawab itu tentu tidak sama dengan tanggung jawab pemegang kekuasaan. Tetapi keduanya bertemu pada satu hal: kepentingan bersama hanya dapat dijaga apabila manusia yang menjalankan kehidupan berbangsa tidak kehilangan ukuran moralnya.
Karena itu, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan mengganti figur atau menambah aturan. Yang perlu diperiksa adalah apakah institusi dan manusia yang menjalankannya masih bekerja sesuai tujuan yang semula diberikan kepada mereka.
Sumpah jabatan menjadi penting karena menghubungkan kewenangan dengan tanggung jawab. Jabatan memberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan, tetapi setiap keputusan membawa akibat bagi orang lain. Amanah diuji justru ketika tidak ada tepuk tangan, tidak ada kamera dan tidak ada orang yang mengingatkan.
Mungkin di sanalah makna sumpah yang sebenarnya.
Bukan pada saat ia diucapkan, melainkan pada saat seseorang harus memilih antara kepentingan dirinya dan kepentingan yang lebih besar.
Pada akhirnya, berbagai gejala tadi bertemu pada satu persoalan: pembalikan fungsi.
Hukum yang seharusnya memberi kepastian dapat kehilangan kepercayaan. Anggaran yang seharusnya menjadi sarana pelayanan dapat berubah menjadi kepentingan pribadi. Kebijakan yang seharusnya memperbaiki kehidupan dapat menambah beban bagi mereka yang paling rentan. Kekuasaan yang seharusnya menjaga ruang bersama dapat memperlebar jarak di dalamnya.
Jika semua itu terjadi berulang dan saling menguatkan, kita tidak lagi sedang melihat sejumlah persoalan yang berdiri sendiri. Kita sedang melihat mekanisme yang seharusnya melindungi mulai bekerja melawan tujuan yang hendak dilindunginya.
Baca Juga : Gus Falah: Sisi Intelektual, Karir Politik, dan Perjuangan Melalui Goresan Opini
Itulah yang membuat analogi autoimun menjadi penting.
Ancaman tidak selalu datang dari luar. Kerusakan dapat tumbuh dari dalam, melalui kewenangan yang kehilangan arah, keputusan yang menjauh dari kehidupan masyarakat dan kebiasaan yang membuat penyimpangan perlahan dianggap biasa.
Karena itu, penyembuhan bangsa tidak harus dimulai dengan mencari siapa yang paling salah. Ia dapat dimulai dengan mengembalikan setiap kewenangan kepada tujuan awalnya: kekuasaan untuk melayani, hukum untuk melindungi, anggaran untuk kepentingan publik dan kebijakan untuk memperbaiki kehidupan.
Pada akhirnya, sebuah bangsa membutuhkan kemampuan untuk bercermin.
Bukan untuk mencari siapa yang paling buruk, melainkan untuk mengenali kapan sesuatu yang dibangun bersama mulai menyimpang dari fungsi yang seharusnya.
Sebab yang paling berbahaya bukan hanya ketika tubuh menyerang dirinya sendiri, tetapi ketika tubuh kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa serangan itu sedang terjadi pada dirinya sendiri?
About the Author
