Oleh: A.N FALAH AMRU ANGGOTA DPR RI
Terjadi moment unik waktu lalu saat Yusril Ihza Mahendra terlibat obrolan akrab dengan almarhun Mahbub Djunaidi, wartawan senior yang berpulang tahun 1995. “Kok kyai NU berantem melulu bung?” tanya Yusril. Mahbub yang betawi tulen menjawab,”“Berantemnya cuma di koran. Kalau ketemu hangat, saling rangkul dan mendoakan,” jelas jurnalis yang diberi gelar Pendekar Pena ini. Momen itu dikisahkan lagi dalam sebuah podcast yang juga dihadiri Mahfud MD. Intinya, Kyai NU bukannya berselisih, hanya beda pendapat, nothing personal, nyalakan suasana demokratis, warisan kyai sepuh bahkan para muasis….
Beda itu biasa. Terlihat berantem, sekadar keukeuh pada pandangan masing-masing. Meminjam istilah almarhum prof Poespoprodjo, dosen filsafat di Universitas Padjadjaran: objetivitas suatu objek ditentukan kekayaan subjektif. Semata visi berujung ijtihad aktif demi kesejahteraan umat. Sejarah mencatat, di masa- awal, inisiatif KH. Wahab Hasbullah memproses Nahdlatul Tujjar lalu Nahdlatul Wathon sampai akhirnya Nahdlatul Ulama pada KH. Hasyim As’ari juga diisi diskusi intens. Mbah Hasyim tak langsung setuju, tapi diskusi dengan gurunya KH. Muhammad Kholil Bangkalan. Sang guru ber-istikharah, diberi isyarat, surat As-Saff (61:8) yang intinya agar api Islam tetap berkobar. Ijin diberikan, lahirlah NU.
Kisah lain tercatat antara NU-Masyumi di awal-awal-awal republik. Mbah Hasyim komit Masyumi adalah satu-satunya partai politik umat Islam, KH. Wahab Hasbullah pengganti Rais ‘Aam merubah kebijakan NU berdasar strategi organisasi. NU keluar dari Masyumi, jadi partai politik ikut pemilu 1955. Menyoal ini, KH. Yahya Cholil Staquf, ketua PBNU sekarang menganalisa dalam bukunya PBNU-Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama- Seandainya Nu tak keluar dari Masyumi mestinya Indonesia sudah jadi negara Islam. Karena keluar itulah, kita tetap NKRI, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika. Demikian paparan Kyai Yahya.
Mundur ke belakang, NU memang ‘berbahaya’ di awal kelahirannya. Pemerintah kolonial wajib menjinakkan NU lewat narasi para Kiainya. Di Muktamar ke 2 Nahdatoel Oelama (NO), Surabaya 9 Oktober 1927, beredar hoaks, NU pro Belanda! Dikatakan memuji-muji pemerintah kolonial dalam masalah agama dan berharap kesinambungan kerjasama dengan Belanda. Katanya ini disampaikan Rais Akbar KH. Hasyim Asy’ari dihadapan 2000-an nahdiyin, mesjid Ampel Surabaya. Malamnya, narasi sama disebar dalam rapat umum, ditengah 1500-an kyai- santri. Nu dikabarkan memuji muji Belanda, mesra dan sangat kooperatif. Fakta sejarah ini termaktub dalam arsip Koloniaal Archief Gehein Mail Rapport 216/X/28-Laporan Surat Rahasia Kolonial, disimpan di Nationaal Archief (Arsip Nasional), Denhaag Belanda. Berita bohong era kolonial ini indikator besarnya pengaruh NU dan harus diredam dengan cara tak berkelas. Kenyataanya, Kyai-santri terang-terangan menentang penjajah lewat pikiran dan fisik hingga lahirlah Republik Indonesia.
Nu memang progresif! KH. Achmad Shiddiq, Rais ‘Am terpilih (Situbondo-1984) bepidato di atas mimbar agar warga nahdiyin mengamalkan 3 hal penting: Ukhuwah Islamiyah (sesama muslim), Ukhuwah Wathoniah (sebangsa) dan Ukhuwah Basyariyah (sesama manusia). Statement kuat untuk tak hanya urus Islam tapi juga bangsa dan sesama manusia. Bukan sekedar regional tapi nasional malah global. Sesuai isitilah kekinian, Merawat Jagad Membangun Peradaban, kebangkitan umat Islam modern, gambaran cerdik cendikia Barat, the standar bearer of civilitation, sang pembawa bendera peradaban.
Kisah sejarah ini tentunya diteruskan nanti dalam perhelatan akbar, Muktamar ke 35 terjadi di Tambakberas, Jombang. Harapan menjelma sebagai energi besar pembenahan ke depan. Soal tata kelola internal, merangkai apik kemana NU melangkah dalam koridor konstitusi negara. Harapannya perhelatan ini tak sekadar debat seru demi porsi kekuasaan, siklus rebutan pucuk pimpinan 5 tahunan atau hingar bingar ekstravaganza massa membludak penuh semangat. Tak hanya semangat kumpul tokoh spiritual ahlus sunnah wal jama’ah kyai, nyai, ajengan, gus bareng jutaan santri struktural ataupun kultural.
Baca Juga : Mbah Ma’shum- Muhammadun bin KH. Ahmad bin Abdul Karim (Lasem )
Prioritas pada keselarasan substantive antara pemegang kekuasaan tertinggi, penentu strategis, etika jami’ah (syuriah) dan para teknokrat, birokrat, pelaksana operasional (executing body) atau tanfidziah. Dua pihak ditantang selaras-harmonis sejalan mandat sila 4 Pancasila- musyawarah mufakat. Bukan perkara mudah, perlu ekstra giat demi hasil idaman, pinjam slogan Mao Tse Tung, pemimping Tiongkok –leaping forward-. melompat jauh ke depan hindari tergerus peradaban. Jangan sampai jumud-stagnan walau terlihat dinamis.
Syuriah dan Tanfidziah, dua unsur penentu kebijaksanaan strategis kelembagaan. Terkait tata kelola aset termasuk kordinasi dengan pihak eksternal utamanya urusan bisnis demi pendanaan penggerak roda organisasi. Tanfidziah wajib punya rem, strategi mencari berkah dan takzim. Sementara syuriah bukan sekedar stempel legitimasi formalis tapi garda depan keputusan krusial, sinergi antarlembaga, masalah hukum sampai investasi. Ia pengendali teliti-sistematis misal lewat saringan bahtsul masail, uji konstitusionalitas sampai soal terkait adat-agama. Inilah system of check and balance yang wajib termuat dalam Peraturaan Perkumpulan (PERKUM) NU. Perjuangan demi kemaslahatan umat.
Kita lihat nanti.
Tentang Penulis
H. Nasyirul Falah Amru, S.E. (Gus Falah) adalah politikus senior PDI Perjuangan dan Anggota DPR-RI yang aktif menuangkan gagasan melalui artikel opini di berbagai media nasional. Gus Falah panggilan akrabnya juga menjadi salah satu penulis di gasride.net . Sebagai kolumnis dari kalangan Nahdliyin, tulisan dan pemikiran kritisnya berfokus pada isu reformasi hukum publik, pemberantasan judi online, kedaulatan energi, serta modernisasi ekosistem pesantren di era digital.
About the Author
