Oleh: E.T. Hadi Saputra
Kekuasaan di republik ini kerap bekerja melalui dramaturgi yang rapi. Panggung boleh bertukar, tata lampu boleh berganti suasana, namun naskah dasarnya nyaris tak pernah berubah: menyajikan sensasi kehadiran negara sebagai substitusi atas sistem yang lumpuh.
Sebuah potret kontras yang telanjang terpampang di hadapan publik baru-baru ini. Di satu sudut, Joko Widodo menepi ke tenda pengungsi Pulau Palue. Ia memboyong putranya—yang kini memegang kendali kepemimpinan sebuah partai politik—sebulan penuh setelah bencana gempa meremukkan wilayah tersebut. Di sudut lain, pada hari yang sama, Prabowo Subianto memilih duduk di balik meja bundar kediamannya di Hambalang, menghabiskan 3,5 jam menjawab pertanyaan dari barisan jurnalis dan podcaster terpilih.
Dua panggung ini tampak berseberangan secara estetika, namun sesungguhnya berakar pada DNA kekuasaan yang identik.
Yang satu memainkan jurus klasik populisme emosional: menumpang kapal kayu, membalut tubuh dengan kain adat setempat, menyimak keluhan lampu padam dan krisis air bersih, merebahkan diri menginap semalam, lalu berkemas pulang meninggalkan puing. Sementara yang lain memilih pendekatan ortodoks yang terorkestrasi: menyalakan kamera studio, menyeleksi daftar pertanyaan agar steril dari friksi, lalu melempar retorika defensif tanpa ragu—“Kita tidak gagal, MBG dan Kopdes salahnya apa?”
Perbedaannya hanyalah soal preferensi kemasan. Yang satu menjajakan ilusi keintiman dan empati personal; yang lain mendirikan panggung monolog kekuasaan yang terkontrol ketat.
Namun di balik tirai etalase tersebut, substansinya nihil. Kunjungan seremonial dan monolog berjam-jam dijadikan pengganti dari pertanggungjawaban tata kelola yang mestinya bekerja secara otomatis. Kamera boleh saja merekam pelukan dan senyuman di tenda darurat, tetapi faktanya warga Palue tetap tertahan di bawah terpal pengungsian tanpa solusi hunian tetap yang jelas. Begitu pula di Hambalang; alih-alih meletakkan program-program strategis di atas meja evaluasi berbasis data dan audit publik, panggung diskursus justru dimanfaatkan untuk merumuskan pembenaran sepihak.
Baca Juga : Terima Kasih Gus Yahya, Selamat Datang Gus Kikin: Babak Baru Estafet Kepemimpinan Nahdlatul Ulama
Masyarakat tidak boleh lagi terbius oleh kosmetika politik. Entah itu bernaung di bawah temaram tenda pengungsian atau di sekeliling meja bundar ruang ber-AC, keduanya hanyalah instrumen komunikasi kekuasaan—bukan akuntabilitas publik.
Terlebih, publik harus jernih membaca genealoginya: kursi kekuasaan hari ini tidak pernah jatuh tiba-tiba dari langit. Ia adalah produk langsung dari konsolidasi dan konstruksi politik yang fondasinya telah dipatok serta dikunci rapat oleh rezim sebelumnya. Personel dan gaya komunikasi publik bisa dipermak sedemikian rupa, namun disfungsi birokrasi dan dampak sistemik kegagalannya tetap ditanggung di pundak rakyat yang sama.
Jika drama personalisasi kekuasaan terus-menerus diterima sebagai pengganti kerja institusional yang nyata, maka pertanyaan kritisnya bukan lagi tentang siapa yang paling piawai berakting di depan lensa.
Pertanyaannya berpindah ke cermin kita sendiri: sampai kapan publik rela terus-menerus membeli tiket untuk menonton sandiwara yang sama?
About the Author
